Apakah Jalur Perseorangan Akan Bermasalah di Pusat?

BANDA ACEH – Pemilihan calon Gubernur Aceh akan segera berlangsung. Dalam perhelatan pilkada 2017 ini, muncul 3 pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan untuk merebut Aceh 1. Mulai dari petahana, mantan Menteri Pertahanan GAM, hingga mantan Gubernur Aceh masa konflik.

Ketiga pasangan calon ini maju dan optimis bakal menang dalam pilkada mendatang. Akan tetapi muncul pertanyaan, jika salah satu dari calon ini menang, bagaimana mereka akan mengadvokasi kepentingan Aceh ke Pemerintah Pusat? 

Mereka bukan dari kalangan partai politik yang punya perwakilan di Jakarta sehingga advokasi kepentingan anggaran harus dilakukan secara perseorangan pula.

Akan tetapi, salah seorang akademisi ilmu politik yang juga peneliti di The Aceh Institute, Rizkika L. Darwin, mengatakan, hal itu tidak menjadi masalah karena pada dasarnya politik adalah persoalan kompromi.

“Politik itu kompromi dan kesepakatan. gubernur yang menang melalui jalur perseorangan bisa mengadvokasi kepentingan Aceh ke Jakarta karena yang akan dilihat juga adalah gagasan,” ucap wanita yang juga dosen politik di UIN Ar-Raniry itu saat ditemui usai menjadi pemateri dalam acara diskusi publik membahas pilkada 2017, Banda Aceh, Rabu, 31 Agustus 2016.

Ia mengatakan Pemerintah Pusat akan mendengar apa yang disampaikan perwakilan daerah jika terjadi kompromi dan bersepakat. Secara struktural politik memang terikat, namun dari kacamata berbeda politik juga lentur.

“Berkompromi maka akan ada kesepakatan. Jadi tergantung gagasan juga,” katanya.[](bna/*sar)