BPKS itu kepanjangannya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, bukan Badan "Pejabat" Kawasan Sabang
Kemarin media ini kembali menulis tentang Pelabuhan Sabang. Tampaknya Pelabuhan Bebas Sabang dengan BPKS-nya lage buluen 14. Istilah orang Aceh di masa lalu tentang sesuatu yang hilang timbul. Sudah 15 tahun kita selalu mendengar lumpoe cot uroe tentang pelabuhan ini. Tentang potensi dan keunggulannya.
Tahun 2014, misalnya, gubernur beserta keluarga dan para pihak terkait hampir 20 orang melakukan roadshow . Mengelilingi setengah dunia untuk jualan Sabang. Kabarnya Dubai Port sangat berminat dengan Sabang. Belakangan awal tahun ini gubernur juga ikut Presiden Jokowi ke China. Salah satu agendanya juga masalah Sabang. Malah Pemerintah Aceh sempat mengekpose kedatangan pejabat dan pengusaha pelabuhan Cina ke Sabang.
Bukan hanya Gubernur Zaini, hampir semua gubernur Aceh pernah menjadikan Sabang sebagai jualan. Jualan yang menghabiskan uang negara untuk pelesiran ke berbagai belahan dunia. Apabila Gubernur Zaini sampai ke Dubai dan Turki, maka di masa lalu, misalnya, Pj. Gubernur Mustafa Abubakar sampai ke Dublin Irlandia.
Sejak 15 tahun lalu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta BRR telah menghabiskan triliunan rupiah untuk membangun Pelabuhan Sabang. Hasilnya “lage taplee sira u laot“. Lembaga BPKS menjadi sarang empuk para penyamun. Korupsi besar-besaran terjadi di sini. Buktinya sejumlah pengurusnya kini menjadi narapidana, terdakwa dan tersangka setelah diproses KPK.
Mengapa dengan semua ini? Kenapa benang kusut ini tak pernah terurai? Siapa yang salah? Dari banyak pertanyaan itu siapa yang bisa menjawabnya? Barangkali kesalahan pertama di sini adalah dalam memilih pengurus. Sepanjang lembaga ini lahir belum pernah diurus oleh yang berkompeten. Lembaga ini menjadi sarana akomodasi bagi kepentingan banyak pihak. Hampir semua jabatan dipilih bukan faktor profesional. Dugaan KKN amat mengemuka di sini. Pengurus yang ada saat ini dituding terkait KKN dengan petinggi negeri.
Yang harus dipahami bahwa BPKS itu kepanjangannya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Bukan Badan “Pejabat” Kawasan Sabang. Yang dibutuhkan di sini bukan para pensiun pejabat atau pejabat “hana meupat mah“. Yang dibutuhkan di sini, mereka yang punya visi sebagai pengusaha. Sesuai dengan nama lembaganya “pengusahaan”, artinya misinya jelas bisnis. Maka dibutuhkan entrepreneurship, bukan administratur seperti sekarang. Kesalahan lainnya adalah dalam cara pandang Sabang oleh pemangku kepentingan.
Sabang jelas tidak potensial sebagai pelabuhan ekspor impor. Sebab komoditas di Aceh minim. Begitu pula untuk impor. Penduduk Aceh sedikit. Dan ada pelabuhan lain di daratan. Kawasan Sabang juga belum mempunyai investasi produksi. Sehingga yang dibutuhkan di sini pelabuhan penghubung. Untuk menjadi pelabuhan transit bagi lalu lintas barang mancanegara. Apabila ini potensinya maka pengurus saat ini “lage ta meu-ue ngon kameng (membajak dengan kambing). Kalau mau maju serahkan lembaga ini diurus para profesional. Penguasa negeri harus ke luar dari kepentingan kroni-isme. Mari bersama berpikir untuk Aceh.
Sabang boleh punya potensi. Tanpa tangan terampil Pelabuhan Bebas Sabang akan selalu hanya jadi mimpi. Dan atas nama Sabang banyak pejabat Aceh telah menggunakan uang rakyat untuk keliling dunia. Cukup sudah menjual mimpi itu untuk mengeruk uang rakyat. Mari berbuat untuk rakyat. Sabang harus untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kesejahteraan pejabat dan kroninya. Semoga![]
