Apa Solusinya Agar Rakyat Aceh Tidak Membawa Ijazah ke Kantor Pemerintah?

LHOKSEUMAWE – Sebagian rakyat Aceh masih menggantungkan harapan diterima bekerja pada kantor/instansi pemerintah. Mereka adalah tamatan SMA sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun para lulusan perguruan tinggi itu sendiri.

Informasi diperoleh portalsatu.com selama ini, saban tahun ribuan warga—para lulusan itu—membawa ijazah alias melamar pekerjaan pada kantor gubernur, bupati, wali kota, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPA dan SKPK).

Mereka berharap diterima menjadi pegawai honorer, minimal sebagai tenaga harian lepas (THL) alias tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap (PTT). Bahkan ada yang bersedia menjadi tenaga bakti atau sekadar berstatus magang yang sering disebut pegawai “lillahi ta’ala” lantaran tanpa memeroleh gaji. Akan tetapi, ujung-ujungnya, mereka menggantungkan asa kelak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Data yang mencuat ke ruang publik belakangan ini, jumlah tenaga kontrak di Pemerintah Aceh mencapai sekitar 8.000 orang. Angka itu hampir sebanyak jumlah PNS yaitu sekitar 9.000 orang. Jika Pemerintah Aceh tidak menutup pintu “depan” (jalur resmi), bukan pintu “belakang”, dipastikan jumlah tenaga kontrak akan terus membludak.

(Baca: Gubernur Larang SKPA Rekrut Tenaga Kontrak Baru)

Begitu pula di kabupaten/kota. Di Lhokseumawe, misalnya, jumlah THL melebih PNS. (Lihat: [Wawancara] Plt Sekda: Memang Itu Serba Salah)

Artinya, profesi PNS atau bekerja pada kantor/instansi pemerintah menjadi pilihan sebagian rakyat Aceh lantaran tidak tersedianya lapangan kerja baru. Kalaupun ada, lowongan untuk itu amat terbatas. Pertanyaanya kemudian apa dampak sosial jika kondisi ini terus berlanjut (pengangguran bertambah saban tahun?) Atau, apa solusinya agar rakyat Aceh—para tamatan SMA dan perguruan tinggi—tidak lagi membawa ijazah ke kantor pemerintah? 

Sosiolog Unimal Dr. Nirzalin, M.Si., mengatakan, dampak sosial dari pengangguran akan membuat orang menjadi miskin. Kemiskinan itu, kata dia, memicu banyak hal, seperti kriminalitas hingga disintegrasi.

“Dan bahkan nalar-nalar pemberontakan, nalar-nalar separatisme kalau kita bicara dalam konteks negara kesatuan, itu lahir dari kemiskinan,” kata Nirzalin menjawab portalsatu.com di Lhokseumawe, belum lama ini.

(Baca juga: NU: Kemiskinan Mendekatkan pada Organisasi Seperti Gafatar)

Lantas, apa solusi yang paling pas untuk mengatasi kemiskinan? “Salah satunya, terbentuknya pemerintahan yang efektif, sehingga kemudian dia mampu men-drive (mendorong) terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui mengalirnya investasi,” ujar Nirzalin.

Kalau investasi sudah mengalir, kata Nirzalin, tentu saja sektor-sektor swasta akan tumbuh. Ketika sektor-sektor swasta akan tumbuh, orang tidak lagi bergantung pada PNS.

“Maka nggak akan lagi kita lihat orang begitu lulus, bawa ijazah ke kantor-kantor gubernur, bupati, wali kota, dan dinas-dinas. Tapi orang begitu lulus, pilihannya dua nanti. Pertama, membawa ijazah ke perusahaan-perusahan. Kedua, berusaha untuk menjadi wiraswastawan, entrepreneur sendiri, mampu melahirkan usaha-usaha  kreatif,” ujar mantan Kepala Pusat Studi Sosial, Politik dan Ekonomi Unimal ini.

(Lihat pula: Solusi Atasi Kemiskinan di Aceh dari Dekan Fakultas Ekonomi UGP)

Contohnya, kata Nirzalin, di Yogyakarta dan Solo (Jawa Tengah). Di sana, kata dia, orang tidak menggantungkan diri terlalu besar pada PNS lantaran perekonomian daerah itu bergerak, sebab investasi terus mengalir. “Aceh kan problem-nya di situ? (pertumbuhan ekonomi tidak maksimal/investasi tersendat)”.  

Nirzalin melanjutkan, banyak informasi yang ia peroleh, mengapa investor-investor baik yang domestik maupun internasional tidak mau masuk ke Aceh, karena persoalannya terletak pada pemerintahan.

“Pemerintahan kita yang tidak efektif itu kemudian berdampak terhadap infrastruktur yang dibutuhkan untuk investasi itu tidak tersedia,” kata Nirzalin.

Padahal, kata Nirzalin, sebetulnya peluang/kesempatan/ruang untuk masuknya investasi besar sekali di Aceh. “Karena kita memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk itu,” ujarnya.

“Jadi, kuncinya menurut saya kembali kepada perkara pemerintahan yang baik, pemerintahan yang mampu menjamin stabilitas, mampu membentuk satu birokrasi yang efisien dan efektif untuk mendukung investasi,” kata Nirzalin lagi.

Apabila pemerintahan yang efisien dan efektif terwujud di Aceh, Nirzalin optimis angka kemiskinan akan semakin bergerak turun. “Ketika kemiskinan bergerak turun secara signifikan maka hal-hal yang sifatnya patologi sosial itu juga akan menurun secara siginifikan,” ujarnya.

(Baca juga:  Direktur IDeAS: Bappeda Saja Tidak Memiliki Data Kemiskinan, Kita Terkejut)

[] (idg)