Berpolitik Tanpa Harus Menghina Bendera

Oleh: Ody Yunanda

Perhelahatan pesta demokrasi alias pilkada akan segera berlangsung di Aceh. Eforia para kandidat pun saat ini sudah tersedot ke ajang pemilihan tersebut. Beberapa nama mulai bermunculan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon (balon) Gubernur Aceh 2017, di antaranya Ketua Umum Partai Aceh (PA) yang saat ini mejabat sebagai Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga Zakaria Saman alias Apa Karya, Tarmizi A Karim, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan salah satu nama yang menyedot perhatian Masyarakat yakni Zaini Abdullah alias Abu Doto yang merupakan Gubernur Aceh sekarang.

Dinamika politik pun saat ini terus bergerak, tentunya setiap kandidat bakal calon sudah memainkan peran penting dalam pergerakan tersebut. Tentunya semua gerak itu akan selaras dengan pentingnya tujuan demokrasi di Aceh yaitu landasan MOU Helsinki dan UUPA.

Namun sangat disayangkan, gejolak politik Aceh saat ini dibungkus dengan bendera yang sampai sekarang belum ada titik terang. “Hasil Kom kali Kom” pun bermunculan, salah satunya pernyataan dari Zakaria Saman alias Apa Karya yang mengatakan bahwa bendera tidak terlalu penting, yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam satu pemberitaan media diberitakan bahwa Apa karya sempat menyebutkan bendera sebaiknya dibuang ke parit saja.

Pernyataan Mantan Menteri pertahanan GAM itu sontak membuat semua kalangan geram, beragam anggapan pun bermunculan, salah satunya dari Mantan Wakil Panglima GAM Wilayah II Simpang Ulim –  Peureulak, Aceh Timur Samsul Bahri alias Abu Nawah. Abu Nawah meminta Apa Karya untuk segera minta maaf kepada rakyat Aceh karena telah menganggap bahwa bendera Aceh tidak penting.

Tak tanggung – tanggung, pernyataan yang dikeluarkan oleh eks-kombatan GAM wilayah Pase yaitu Imran Pase, dalam sebuah media ia menuturan bahwa Apa Karya ka jawai alias tidak waras.

Saling tudingpun tak bisa terhindarkan lagi, bantahan keras datang dari DPP Apa Karya dengan mempertanyakan “yang jawai itu siapa?? (yang tidak waras itu siapa?). Safrizal yang merupakan Ketua DPP Syedara Apa Karya menganggap tudingan Imran Pase tersebut sangat lucu. Bahkan Safrizal di salah satu media menyebutkan bahwa yang membuat kritikan “Apa Karya ka jawai” tidak memahami dari pernyataan Zakaria Saman, seharusnya mereka bisa melakukan kajian secara mendalam makna di balik pernyataan itu.

Melihat beragam sisi dari cerita di atas tentunya kita sebagai rakyat harus lebih jeli lagi dalam menentukan pemimpin Aceh ke depannya. Rakyat seharusnya sadar, bahwa MOU Helsinki dan UUPA adalah landasan memilih pemimpin Aceh karena hal ini sangat erat kaitannya dengan masa depan Aceh. Jika tanpa hal itu, Aceh mustahil akan mencapai cita – cita yang di amanatkan oleh para pahlawan – pahlawan yang telah gugur di medan perang pasca konflik berkepanjangan.

Tentunya kita harus mempertahankan idealisme akan masa depan Aceh yang gemilang. Untuk para bakal calon, silahkan Anda berpolitik karena politik itu tidak haram. Namun berpolitiklah secara fair tanpa harus menghina apa yang dulu di perjuangkan bersama. Kitapun harus sadar bahwa Pemerintah Pusat belum menyerahkan semuanya kepada Aceh, terutama yang mengikat dalam perjanjian MOU Helsinki dan UUPA.

Kita harus sadar bahwa Jakarta saat ini sedang mengendalikan  pemimpin Aceh ke depan, maka dari itu yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran kita semua untuk bersatu melahirkan pemimpin yang paham akan garis dan arah perjuangan Aceh itu sendiri.[]

*Anggota Komite Mahasiswa dan Pelajar Kutamakmur (KOMPAK)