Oleh Muhajir Ibnu Marzuki Kota Banda Aceh yang saat ini merupakan ibukota provinsi Aceh, dulunya adalah kota pelabuhan penting di kerajaan Aceh Darussalam. Kota yang…
Oleh Muhajir Ibnu Marzuki
Kota Banda Aceh yang saat ini merupakan ibukota provinsi Aceh, dulunya adalah kota pelabuhan penting di kerajaan Aceh Darussalam. Kota yang berada di ujung barat pulau Sumatera ini banyak disinggahi kapal-kapal asing baik dalam misi muhibah diplomasi antar negara maupun misi perdagangan.
Pada masa penjajahan kolonial Belanda, kota ini diubah namanya menjadi Koeta Radja. Dimana penamaan Koeta Radja dilakukan oleh Jenderal Van Swieten, panglima perang Belanda pengganti Major Jenderal J.H.R Kohler yang tewas tertembak peluru tentara kerajaan Aceh di depan Mesjid Raya Baiturrahman, tepatnya di bawah bak geuleumpang yang dikemudian hari dikenal dengan nama pohon kohler.
Setelah kemerdekaan Indonesia, penamaannya kembali diubah, dengan surat keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43, Banda Aceh diresmikan sebagai nama kota yang pernah menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara pada masa kejayaannya.
Sejatinya, masa Kesultanan Aceh Darussalam, kota tempat Sultan Aceh menetap bukanlah bernama Banda Aceh atau Koeta Radja. Kota yang berhadapan langsung lautan tersebut bernama Bandar Aceh Darussalam.
Nama tersebut tercatat dalam catatan sejarah, salah satunya terukir rapi pada alat tukar/mata uang yang digunakan pada masa dulu. Yang umum alat tukar tersebut banyak ditemukan pemukiman lama yang lokasinya dekat bibir pantai seperti di gampong Pande, yang sempat menjadi sorotan media terkait penemuan dirham dengan jumlah yang besar.
Masykur Syafruddin, seorang kelokter naskah dan benda sejarah pada suatu kesempatan saat kegiatan meuseuraya (gotong royong) membersihkan dan menata nisan-nisan sebuah organisasi sejarah, Mapesa (Masyarakat Peduli Sejarah Aceh) di kawasan pelabuhan perikanan Lam Pulo memperlihatkan koin tersebut. Koin yang bertuliskan Bandar Aceh Darussalam pada satu sisinya, terukir dalam aksara bahasa arab melayu (jawi).
Hari jadi kota Banda Aceh
Karena itu, dalam momentum hari jadi Kota Banda Aceh, yang selalu dirayakan tiap tanggal 22 April, dimana tahun 2016 Banda Aceh sudah berusia 811 tahun. Seyogyanya pemerintah kota Banda Aceh dapat berusaha untuk mengembalikan marwah dan kehormatan kota yang dulu menjadi kiblat pendidikan dan peradaban Islam di kawasan Asia Tenggara.
Mengubah nama menjadi Bandar Aceh Darussalam adalah langkah yang harus dilakukan. Mengingat nama itulah dulunya yang tercatat dalam cacatan sejarah.
Selain nama yang harus diubah, penetapan hari jadi pun harus dilakukan pengkajian kembali. Mengingat penetapan tanggal 22 April masih banyak kalangan yang meragukan. Salah satunya sejarawan Aceh, Drs. Nab Bahany AS.
Dalam status facebooknya yang diterbitkan pada tanggal 20 April, Nab Bahany mengatakan bahwa dia belum menemukan dasar sumber sejarah yang jelas tentang kapan awal berdirinya kota Banda Aceh. Kalau disebut kota Banda Aceh didirikan oleh Sultan Johan Syah pada tahun 1205 M.
Pedir sudah disebut kemuculannya sejak abad ke 5 Masehi. Demikian juga Samudra Pasai, yang sudah muncul sejak abad ke 12 jauh sebelum Sulthan Malikul Saleh meninggal 1297. Jadi siapa lebih tua Pedir dgn Banda Aceh atau samudra Pasai. Usia kota Banda Aceh yg sudah 811 tahun harus diteliti ulang keabsahannya, tulis Nab Bahany yang juga ikut dikomentari oleh para sejarawan dan budayawan lain seperti Barlian dan Laila Abdul Jalil.
Walaupun dalam seminar hari jadi kota Banda Aceh yang diselenggarakan pada 26 28 Maret 1988 telah disepakati dan diambil kesimpulan hari jadi kota Banda Aceh didasarkan kepada permulaan pemerintahan Sultan Alaidin Johan Syah pada tanggal 1 Ramadhan 601 H, bertepatan tanggal 22 April 1205 M. Namun dalam catatan terkait pelaksanaan seminar tersebut yang sudah dirangkum dalam buku Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun, ada beberapa penawaran dan alternatif yang diajukan.
Menurut Drs. Muhammad Gade Ismail, MA dalam tulisan laporannya terkait pelaksanaan seminar tersebut menyebutkan Prof. Dr. T. Iskandar dari University Brunai yang merupakan salah seorang pemateri dalam seminar tersebut, mengajukan tiga alternatif yang dapat dipergunakan untuk menetapkan hari jadi kota Banda Aceh.
Pertama, apabila didasarkan kepada Adat Aceh maka hari jadi itu disesuaikan dengan peristiwa pemindahan istana (dalam) dari Kandang Aceh ke Darul-Dunia, antara 4 Sya'ban 665 H (12 Mei 1265) dan 12 Rabiulawal 708 H (30 agustus 1308). Alternatif kedua yaitu berdasarkan pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah, tulis Muhammad Gade dalam tulisannya yang berjudul Kota Banda Aceh; Hari Jadi Dan Perkembangannya Dari Masa Ke Masa.
Namun, pendapat kedua tersebut, menurut T. Iskandar yang dirangkum oleh Muhammad Gade, kurang dapat dipertahankan berhubung Ali Mughayat Syah bukanlah raja yang pertama di Aceh. Dimana pendapat T. Iskandar kedua tersebut didasarkan kepada Bustanus Salatin.
Alternatif ketiga yaitu peristiwa penyatuan Mahkota Alam dan Darul Kamal menjadi Aceh Darussalam dengan ibukota baru yaitu Bandar Aceh Darussalam, yang didasarkan kepada pendapat Husein Djajadiningrat terjadi pada tahun 1497, tulisan Muhammad Gade dalam tulisannya.
Menurut Muhammad Gade, T. iskandar saat itu belum berani mengusulkan secara pasti mana di antara ketiga alternatif itu yang dianggap paling tepat untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan hari jadi kota Banda Aceh.
Dalam tulisan tersebut, Muhammad Gade menyebutkan bahwa Pof. Ali Hasymy sangat menekankan bahwa hari jadi kota Banda Aceh adalah tanggal 1 Ramadhan 601 H berdasarkan kepada mulainya pemerintahan Sultan Johan Syah.
Pendapat A. Hasymy mendapat dukungan sepenuhnya dari paper yang berasal dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) dan sekaligus juga didukung oleh alternatif pertama yang diajukan T. Iskandar, meskipun secara mendetail masih ada beberapa peninjauan misalnya tentang tanggal yang tepat dalam hitungan tahun Masehi, tulis Muhammad Gade yang merupakan salah seorang anggota panitia pengarah pada seminar tersebut.
Dari rangkuman tulisan tersebut, kita bisa melihat bahwa penetapan hari jadi kota Banda Aceh pada tanggal 22 April merupakan keputusan yang belum matang dan terkesan dipaksakan. Karena itu untuk menyambung kiprah para pendahulu tentang penetapan hari jadi kota Banda Aceh. Bukanlah hal yang tidak beralasan, jika pengkajian tersebut dilanjutkan dengan mengkaji lebih banyak lagi sumber-sumber dan data-data sejarah yang mengabarkan tentang Bandar Aceh Darussalam.
Karena itu, upaya menjaga warisan dan bukti peninggalan sejarah juga harus ditingkatkan. Mengingat Bandar Aceh Darussalam dengan masa kejayaan hingga ratusan tahun tersebut akan bisa dimanfaatkan menjadi aset bagi Aceh dan pemerintah kota Banda Aceh untuk dikembangkan menjadi kota wisata budaya, wisata dakwah dan wisata sejarah.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disarankan dalam keputusan seminar hari jadi kota Banda Aceh yang dilangsungkan pada tahun 1988 silam dengan panitia pengarah Prof. A. Hasjmy sebagai ketua, Drs. Zakaria Ahmad sebagai sekretaris dan beranggotakan Drs. Muhammad Ibrahim, Drs. M. Gade Ismail MA, Drs. Rusdi Sufi, Drs. Nasruddin Sulaiman dan Tuanku Abdul Jalil. Wallahu alam bis sawab…[]
*Muhajir Ibnu Marzuki, Aktif di Mapesa (Masyarakat Peduli Sejarah Aceh) dan ASHaF (Alumni Sekolah Hamzah Fansuri)
