Refocusing Anggaran 2020 untuk Covid-19 Bikin Rencana Pembangunan Jargas di Aceh Berubah

LHOKSEUMAWE – Pemerintah sempat merencanakan pembangunan jaringan gas (jargas) untuk 21.337 sambungan rumah (SR) di lima kabupaten/kota di Aceh dengan APBN tahun 2020. Namun, setelah dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, rencana pembangunan jargas dengan APBN 2020 di Aceh berkurang menjadi 9.811 SR di dua kabupaten/kota. Sedangkan untuk 11.526 SR di tiga kabupaten/kota lainnya di Aceh digeser ke tahun depan. 

Berdasarkan data dirilis Kementerian ESDM, rencana pembangunan jargas menggunakan APBN 2020 di lima kabupaten/kota di Aceh dengan rincian Aceh Utara 3.510 SR (dari jumlah itu di Lhoksukon 2.000 SR), Aceh Timur 5.016 SR, Lhokseumawe 3.000 SR, Langsa 5.811 SR dan Aceh Tamiang 4.000 SR.

“Tahun 2020, di Aceh direncanakan dibangun (jargas) di lima kabupaten/kota. Ternyata covid, dialihkan dana Kementerian ESDM sekitar Rp3 triliun. Sehingga Aceh tinggal dua, Langsa 5.811 SR dan Aceh Tamiang 4.000 SR yang mesti selesai tahun 2020 ini. (Sedangkan untuk Aceh Timur, Aceh Utara dan Lhokseumawe) karena covid, ditunda, digeser ke 2021,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M. Fanshurullah Asa, kepada wartawan saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kota Lhokseumawe, Senin, 29 Juni 2020.

Fanshurullah Asa berkunjung ke Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara bersama dua Anggota Komisi VII DPR RI, M. Ridwan Hisjam (Partai Golkar, Dapil Jawa Timur V) dan Anwar Idris (PPP, Dapil Aceh II). Selain ke lokasi regasifikasi LNG PT Perta Arun Gas (PAG) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Kepala BPH Migas bersama dua Anggota DPR itu juga turun ke Uteunkot, salah satu desa di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, yang sudah dibangun jargas rumah tangga dengan APBN 2018.

“Kami ke sini (Aceh) untuk melihat langsung bagaimana pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri ini bisa dimaksimalkan. Maka kita ke PAG dan PIM, juga melihat jargas, dan pipa Arun-Belawan, supaya ini bisa maksimal semua untuk digunakan gas untuk kepentingan Aceh maupun kepentingan nasional. Itu poin tujuan kami ke sini,” kata Fanshurullah Asa akrab disapa Ifan.

Menurut Ifan, BPH Migas berharap ke depan pipa gas Arun, Lhokseumawe – Belawan, Sumatera Utara (Arbel), bisa dimanfaatkan lebih maksimal. “Salah satu usulan kami bagaimana sepanjang pipa ini ada sekitar delapan kabupaten/kota (di Aceh dan Sumut) bisa dibangun semua jargas rumah tangga. Saat ini di Lhokseumawe baru sekitar 4.000 SR, dan di Lhoksukon sekitar 8.000 SR. Padahal, kalau melihat potensi SR yang ada di sana (delapan kabupaten/kota dilintasi pipa Arbel) itu sekitar 1,5 juta SR bisa dibangun,” tuturnya.

Pembangunan jargas di Lhokseumawe sejak tahun 2014 menggunakan APBN. “Satu SR itu sekitar Rp15 juta. Dipasang pipanya sampai ke kompor (di dalam rumah). Pemasangan ini gratis, masyarakat hanya bayar iuran (bulanan). Harganya di bawah gas elpiji 3 kg. Jadi, ibu-ibu tidak perlu bawa tabung elpiji 3 kg,” ujar Ifan.

Ifan menambahkan, BPH Migas juga mendorong supaya Aceh membangun kawasan industri berbasis gas. “Apakah di Lhokseumawe, di Lhoksukon, silakan dibangun kawasan industri di sini, sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi Aceh bisa lebih bagus,” ucapnya.[](nsy/*)