‘Tak Ada Gunanya Monumen dan Museum Jika Artefak Tinggalan Samudra Pasai Diabaikan’

LHOKSEUMAWE – Center for Information of Samudra Pasai Heritage (Cisah) mengungkapkan masih banyak artefak tinggalan Kerajaan Islam Samudra Pasai yang belum mendapat perhatian pemerintah. Di antaranya, batu nisan/makam para petinggi atau tokoh-tokoh penting era Kesultanan Samudra Pasai, yang kondisinya mengkhawatirkan lantaran belum dipugar.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Cisah, Sukarna Putra, saat Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Nurliana NA., menerima kunjungan tim Komisi VI DPRA dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, di Museum Islam Samudra Pasai, Jumat, 19 Juni 2020, sore.

Dalam pertemuan di museum itu, Nurliana menyampaikan persoalan belum dibangun jalan layak menuju Monumen dan Museum Islam Samudra Pasai di Gampong Beuringen, Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Namun, tim Komisi VI DPRA dan Kepala Disbudpar Aceh menyatakan infrastruktur itu bukan bidang tugas mereka, meski mengakui dibutuhkan jalan layak untuk memudahkan akses ke lokasi monumen dan museum tersebut.   

Baca juga: Monumen Samudra Pasai Habiskan APBN Rp80 M, 'Pusat ke Aceh: Kenapa Jalan Belum Dibangun?'

Sukarna Putra mewakili Cisah kemudian meminta kesempatan berbicara di pengujung pertemuan itu agar tidak hanya fokus soal jalan. Dia memaparkan tentang kondisi artefak atau batu nisan di sejumlah kompleks makam tinggalan Samudra Pasai, yang butuh kepedulian pemerintah, termasuk wakil rakyat agar dapat mendorong pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian. Sukarna Putra merasa penting menyampaikan itu kepada tim Komisi VI DPRA karena hal tersebut sesuai bidang tugas mereka, yakni membidangi keistimewaan dan kekhususan Aceh yang di dalamnya termasuk kebudayaan. Sesuai pula dengan tupoksi Disbudpar Aceh.  

“Kami ingin sampaikan sekilas tentang kondisi artefak ataupun benda tinggalan sejarah (Samudra Pasai), yang itu merupakan patron yang akan merekonstruksi sejarah itu di masa akan datang. Jadi, sungguh tidak ada gunanya dua bangunan ini (Monumen dan Museum Islam Samudra Pasai) berdiri sebagaimana yang telah diwacanakan, apabila kondisi artefak ataupun bahan kajian atau yang akan dipamerkan nantinya tidak terawat atau dipedulikan,” ungkap Sukarna Putra.

Sukarna Putra menjelaskan, di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, yang merupaan kawasan inti tinggalan Samudra Pasai, terdapat sekitar 20 kompleks pemakaman, tiga di antaranya kompleks kesultanan. Pertama, Kompleks Makam Sultan Al-Malik Ash-Shalih atau sering disebut Malikussaleh di Gampong Beuringen. Kompleks makam pendiri Kesultanan Islam Samudra Pasai itu sudah diketahui banyak orang dan sering dikunjungi masyarakat Aceh hingga wisatawan mancanegara.

Berikutnya, Kompleks Makam Malikah/Ratu Nahrasyiyah, di Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, sebagai Kompleks Pemakaman Kesultanan Samudra Pasai periode kedua. Menurut Sukarna Putra, di sana dimakamkan empat tokoh kesultanan. Lalu, Kompleks Pemakaman Kesultanan Samudra Pasai periode ketiga, di Gampong Meunasah Meucat Blang Mee, Kecamatan Samudera, di sana dimakamkan 11 sultan Samudra Pasai.

“Alhamdulillah, ketiga kompleks makam itu sudah terlindungi dari keganasan alam sekitarnya, karena kawasan ini berada di pinggir laut. Jadi, cuaca di sekitarnya sangat riskan untuk artefak-artefak itu sendiri. Alhamdulillah, sudah ada cungkup (bangunan beratap sebagai pelindung makam), tapi ada beberapa hal lain yang spesifik yang bisa kita lihat di lapangan yang perlu perbaikan,” ujar Sukarna Putra.

Menurut Sukarta Putra, selain tiga kompleks pemakaman tersebut, ada sejumlah kompleks makam tokoh-tokoh besar atau petinggi-petinggi era Kerajaan Samudra Pasai, yang kondisinya saat ini sangat mengkhawatirkan. Dia berharap pemerintah memberikan perhatian serius untuk pemugaran dan pelestarian kompleks-kompleks makam tinggalan Samudra Pasai itu.

“Karena kita lihat di lapangan banyak keadaan yang mengusiknya. Misalnya, ada pohon kayu yang tumbang karena terlalu dekat dengan makam. Juga ada makam yang disemen atau dicor bersamaan dengan bangunan. Itu kondisi-kondisi miris di lapangan. Ke depannya ada beberapa kompleks makam lagi yang kita rekomendasikan untuk segera dipugar,” kata Sukarna Putra.

Sukarna Putra menambahkan, “Ini kami sampaikan kepada bapak-bapak di Komisi VI DPRA yang membidangi keistimewaan dan kekhususan Aceh (agar memperjuangkan kepada pemerintah untuk memberikan kepedulian guna menyelamatkan dan melestarikan artefak-artefak tinggalan sejarah ini). Jadi, karakteristik sejarah (Samudra Pasai) ini memang berlandaskan artefak”.

(Tgk. Haidar. Foto: portalsatu.com)

Wakil Ketua Komisi VI DPRA, Tgk. Haidar, mengatakan pihaknya akan berupaya mengangkat persoalan tersebut supaya mendapat perhatian dari pemerintah. “Kami siap bantu memperjuangkan,” ujar Haidar kepada para wartawan saat dimintai tanggapannya usai menyimak pemaparan pihak Cisah itu.

Haidar sepakat bahwa artefak dan benda-benda lainnya tinggalan Samudra Pasai itu harus diselamatkan dan dilestarikan sebagai bukti sejarah. “Karena sejarah ini identitas suatu bangsa, kalau sejarahnya hilang berarti identitas kita juga hilang. Untuk melestarikan tinggalan sejarah ini, kita harapkan pemerintah agar lebih perhatian. Ini perlu dilestarikan. Pemerintah Aceh maupun kabupaten ini harus sama-sama saling bahu membahu untuk benar-benar serius dalam penanganan peninggalan sejarah di Samudra Pasai ini,” tuturnya.[](nsy)