Jokowi Sebut Ada yang Ingin Gantikan Pancasila dengan Ideologi Lain

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sekarang telah terjadi infiltrasi ideologi yang ingin menggantikan Pancasila dan memecah belah Indonesia. Infiltrasi ini muncul dengan cara-cara baru, halus, lembut, melalui pendekatan yang akrab, dan sering menyentuh hati.

“Sehingga banyak dari kita yang terbuai dan tidak menyadari bahwa kita sudah memiliki Pancasila,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri Deklarasi Kebangsaan Perguruan Tinggi se-Indonesia Melawan Radikalisme, di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa, 26 September 2017, dilansir setkab.go.id.

Presiden mengaku bangga dengan dideklarasikannya oleh pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia untuk terus berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta mempertahankan NKRI.

“Jangan sampai kampus-kampus menjadi lahan penyebaran anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, kita harus basmi radikalisme agar persatuan dan persaudaraan makin kuat,” tegas Jokowi.

Jokowi meminta seluruh rektor maupun direktur perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan kembali. Ia mengimbau agar ieologi Pancasila perlu dimasukkan pada sistem pendidikan, baik pada kurikulum, ekstra kurikuler, tempat kerohanian atau ibadah.

“Harus diajarkan toleransi, persaudaraan, jangan sampai menjadi ladang intoleransi. Tanamkan sejak penerimaan mahasiswa baru bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan kita,” ujarnya.

Pada awal sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan karena Indonesia negara besar yang memiliki 714 suku, beragam bahasa, dan 17.000 pulau dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 258 juta jiwa.

Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta dari perguruan tinggi seluruh Indonesia itu, Jokowi mengingatkan, perguruan tinggi adalah pusat pengembangan teknologi, pengetahuan, dan seni yang bertujuan untuk menemukan dan menegakkan kebenaran, juga memberikan manfaat yang sebesarnya-besarnya bagi negara dan kemanusiaan.

Presiden Jokowi turut didampingi Seskab Pramono Anung, Menristek dan Dikti Mohammad Nasir, dan Gubernur Provinsi Bali I Made Mangku Pastika.[]