Wakil Parnas Diminta Tidak Provokatif di Aceh

BANDA ACEH – Pernyataan Ketua Partai Demokrat Aceh, Nova Iriansyah, dalam rapat kerja daerah PDI Perjuangan yang berlangsung Sabtu, 19 Agustus 2017 kemarin dinilai provokatif. Apalagi Nova dalam pernyataannya mengajak untuk melawan dominasi partai lokal di DPR Aceh agar program-program pemerintah tidak dihambat.

“Nova selaku perwakilan partai nasional di Aceh tidak menghormati keberadaan partai lokal di DPR Aceh. Sebuah hal yang wajar kalau partai lokal berdaulat di wilayahnya sendiri. Sama seperti Partai Demokrat dulu menguasai pemerintahan nasional dua periode,” ujar Koordinator M@PPA Pusat, Azwar A Gani, melalui pesan singkatnya kepada portalsatu.com, Minggu, 20 Agustus 2017. 

Menurut Azwar dominasi partai lokal di DPR Aceh disebabkan rakyat Aceh tidak percaya kepada partai nasional yang ada di daerah ini. Hal ini dibuktikan dengan raihan kemenangan partai lokal dalam dua kali pemilihan legislatif, yaitu 2009 dan 2014.

“Seharusnya Nova sebagai Wakil Kepala Pemerintah Aceh harus mendorong sinergisitas antara parlok dengan parnas untuk menyukseskan program pemerintah. Jika Nova tidak mampu melakukan sinergisitas antara parlok dan parnas dalam pemerintahan Irwandi-Nova, silahkan ambil jalan lain saja,” ujar Azwar A Gani. 

Sebagai catatan, Nova Iriansyah dalam Rakerda PDI Perjuangan mengeluhkan dominasi partai lokal di DPR Aceh. Dia juga mengkhawatirkan adanya gejala single majority untuk menghambat program-program pemerintahannya bersama Irwandi.

Dalam Rakerda PDI Perjuangan tersebut, Nova mengakui bahwa partai pendukung pemerintah saat ini belum mampu mengalahkan partai penguasa. Untuk itu dia berharap partai pendukung Irwandi-Nova dapat meraih kemenangan di Pileg 2019 mendatang.

“Di DPRA merah harus dilawan dengan merah. Biru, kuning, biru muda, hijau belum cukup mampu, jadi kami butuh merah, merah yang lain (PDIP),” kata Nova seperti dilansir Serambi Indonesia edisi Minggu, 20 Agustus 2017.

Menyikapi hal inilah, Azwar meminta Nova Iriansyah untuk bisa memahami bagaimana kondisi di Aceh. Apalagi menurut Azwar, Nova merupakan orang asli Aceh yang bukan diimpor dari Jakarta untuk mencalonkan diri sebagai wakil pemerintahan sehingga tidak memahami kondisi Aceh.

“M@PPA menolak tegas sikap ataupun pernyataan provokatif yang dapat mengganggu stabiltas politik, baik di eksekutif, legisltaif dan masyarakat. Hari ini, pasca damai yang harus dibangun adalah masyarakat, daerah, lapangan kerja, kesejahteran, bukan kelompok kepentingan yang dekat dengan elit politik,” katanya. 

Dia mencontohkan negara-negara maju di Eropa yang juga memiliki partai lokal. Menurut Azwar, partai nasional di negara-negara Eropa dapat membangun sinergisitas dan kompromi dengan partai lokal. “Malah ada yang lebih ekstrim lagi, dimana parnas di sana mendukung parlok yang membawa isu pemisahan diri jika dilakukan melalui jalur parlemen. Kita bisa mengambil contoh dan konsep dari sana,” kata Azwar. 

Azwar mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk sama-sama mendukung partai lokal ke legislatif provinsi atau legislatif kabupaten di tahun 2019 ini. “Partai Aceh, Partai PNA, Partai SIRA , Partai GRAM dan juga PDA harus kita dorong supaya dapat mendudukkan wakilnya di parlemen,” ujar Azwar.[]