BANDA ACEH - Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Suara Rakyat Aceh (DPP-SURA), Murdani Abdullah, meminta pemerintah untuk menggelar referendum terkait bendera bulan bintang di Aceh.…
BANDA ACEH – Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Suara Rakyat Aceh (DPP-SURA), Murdani Abdullah, meminta pemerintah untuk menggelar referendum terkait bendera bulan bintang di Aceh. Dia menilai referendum adalah solusi untuk mengakhiri polemik bendera Aceh yang disahkan DPRA tetapi diabaikan Jakarta.
“Polemik bendera Aceh harus diselesaikan dengan Referendum. Sikap cuek pemerintah Pusat saat ini justru hanya akan menjadi pemecah,” kata Murdani Abdullah, kepada portalsatu.com, Selasa, 11 Juli 2017.
Dia menyebutkan referendum juga menjawab keinginan masyarakat Aceh secara keseluruhan terkait bendera yang telah disahkan legislatif tersebut.
“Apakah bulan bintang diinginkan oleh mayoritas masyarakat Aceh atau tidak. Kalau tidak, berarti bisa diganti,” ujar Murdani lagi.
Selama ini, kata Murdani, ada sekelompok orang yang menggiring informasi, seolah-olah bendera bulan bintang hanyalah milik GAM. Padahal, kata dia, opini tersebut tidak benar. Menurut Murdani, bendera bulan bintang merupakan milik masyarakat Aceh.
“Dengan digelarnya referendum, maka dunia dapat melihat aspirasi masyarakat Aceh yang sebenarnya,” ujarnya.
Dia juga menyentil pendapat sebagian pihak yang lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dibandingkan identitas daerah. Sebagai perwakilan SURA, Murdani berharap polemik bendera Aceh mampu diselesaikan secara arif dan bijaksana.
“Ini salah satu poin penting dalam perjanjian di Helsinki. Namun karena adu domba yang sedang dijalankan, membuat Aceh terpecah belah. Untuk menyelesaikan polemik ini, referendum bendera sudah sepantasnya digelar. Hasil referendum ini nantinya harus dilaksanakan oleh para pihak. Kami dari SURA, menuntut referendum terkait bendera Aceh,” katanya lagi.[]
