BKSDA dan YLI Diminta Buat Tapal Batas Kawasan Hutan Konservasi

TAPAKTUAN –  Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Selatan Ir. T. Masrul meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Yayasan Leuser Internasional (YLI) segera mengambil langkah strategis untuk mencegah pengrusakan kawasan hutan konservasi oleh masyarakat.

Soalnya, mayoritas masyarakat di daerah itu masih banyak yang belum mengetahui fungsi dan manfaat serta batas-batas kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil, khususnya di wilayah Kecamatan Trumon Raya.

“Bisa kita bilang bahwa masyarakat masih sangat awam pemahamannya terkait keberadaan kawasan hutan konservasi tersebut. Sehingga sangat sering ditemui kasus perambahan hutan karena masyarakat tidak tahu di mana letak tapal batas antara lahan yang bisa digarap dengan yang dilarang,” kata Masrul di Tapaktuan, Senin, 7 November 2016.

Untuk menghindari hal serupa kembali terulang ke depan, Masrul meminta pihak terkait khususnya BKSDA dan YLI agar lebih menggencarkan langkah sosialisasi secara langsung kepada masyarakat setempat. Terutama di wilayah Kecamatan Trumon Raya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi.

Ia mengharapkan instansi yang bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan hutan konservasi segera membangun tapal batas yang jelas. Sehingga masyarakat mengetahui di mana lahan yang bisa digarap untuk dijadikan lahan perkebunan dan pertanian serta mana lahan tidak boleh diganggu sama sekali karena kelestariannya harus dijaga.

“Terkait penetapan tapal batas ini telah pernah kami usulkan beberapa waktu lalu. Saat itu telah mendapat respon positif dari pihak YLI bersama BKSDA. Namun entah kenapa sebabnya, program itu belum terealisasi sampai sekarang. Padahal jika telah ada tapal batas yang jelas, kami sangat yakin pihak masyarakat tidak mungkin lagi merambah kawasan hutan konservasi itu secara ilegal,” ujarnya.

Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh Selatan juga meminta instansi terkait agar meningkatkan pengawasan terhadap kelestarian kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Kecamatan Trumon Raya.

“Untuk menjaga kelestarian kawasan hutan konservasi tersebut, pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab langsung seharusnya meningkatkan langkah pengawasan di lapangan, jangan justru membiarkan begitu saja. Sebab dengan rendahnya pengawasan di lapangan membuka peluang bagi masyarakat untuk berbuat pelanggaran,” tegasnya.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Provinsi Aceh, Handoko Hidayat, mengatakan pihaknya telah berulang kali menggelar sosialisasi terkait keberadaan kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil, baik kepada perwakilan masyarakat maupun kepada pemerintah daerah setempat.

Bahkan, kata Handoko, terkait keberadaan kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Kecamatan Trumon Raya, telah ada komitmen bersama antara masyarakat dan Pemkab Aceh Selatan untuk tetap menjaga kelestariannya.

Komitmen tersebut, kata Handoko, dibuat di atas surat perjanjian resmi sekitar tahun 2012 di hadapan Menteri Kehutanan. Menhut saat itu MS Kaban secara khusus berkunjung ke Trumon, Aceh Selatan untuk meninjau program pembukaan jalan baru dari Keude Trumon – Bulohseuma sepanjang sekitar 32 Km melewati kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

“Intinya bahwa, pihak Kementerian Kehutanan mengizinkan pembukaan jalan baru dari Keude Trumon – Bulohseuma yang melewati kawasan hutan konservasi dengan syarat pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga kelestarian kawasan hutan tersebut,” papar Handoko.

Terkait tapal batas, menurut Handoko, langkah itu bukan kewenangan pihak BKSDA melainkan ranahnya pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah 18 Banda Aceh. “Setahu saya langkah itu telah pernah diupayakan, tapi selalu mengalami kendala dan hambatan,” kata dia tanpa menyebut kendala yang terjadi di lapangan.[]

Laporan Hendrik