Tiga Ketua Fraksi DPRK Nilai KIP Pidie Latah, Mengapa?

SIGLI – DPRK menyesalkan pernyataan pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie yang menyatakan hasil verifikasi ijazah salah seorang bakal calon bupati keabsahannya sudah tuntas. Padahal, jadwal penetapan calon tetap (DT) tanggal 24 Oktober 2016 mendatang.

DPRK Pidie menilai pernyataan pihak KIP itu terlalu berani dan terkesan latah. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh Jailani M. Yakob, Ketua Fraksi Partai NasDem Tgk. H Ismail Abubakar, dan Ketua Fraksi Gabungan DPRK Pidie H. Iskandar Siddiq melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Sabtu, 15 Oktober 2016.

Penilaian tiga ketua fraksi DPRK Pidie itu menyikapi pernyataan pihak KIP setempat yang disiarkan salah satu media lokal, 14 Oktober 2016, tentang hasil verifikasi KIP terhadap dokumen bakal calon bupati yang selama ini dipersoalkan pihak tertentu.

Menurut tiga ketua fraksi dewan tersebut, KIP Pidie terlalu dini mengambil kesimpulan dan mengeluarkan pernyataan ke publik terkait dokumen bakal pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati tanpa mengikuti proses tahapan pilkada. “Bahkan berani mengambil kesimpulan sebelum ada rekomendasi dari Panita Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie selaku pihak berkompoten,” demikian pernyataan diteken tiga ketua fraksi itu.

Tiga ketua fraksi tersebut mensinyalir KIP Pidie sudah tidak menempatkan diri sebagai lembaga independen yang seharusnya bekerja secara profesional. “Tapi kini mereka terindikasi tidak netral atau memihak. Kondisi itu semakin menaruh kecurigaan terhadap kinerja KIP, bahkan akan semakin menambah kegaduhan politik menjelang pilkada di Pidie”.

DPRK Pidie meminta masyarakat untuk tetap tenang menghadapi “kegaduhan politik” yang terjadi akhir–akhir ini. “Sehingga proses tahapan pilkada berjalan lancar sesuai aturan dan tetap menjaga kelangsungan perdamaian Aceh,” demikian disampaikan tiga ketua fraksi itu.[](rel)