BANDA ACEH - Usulan pinjaman luar negeri yang diajukan Pemerintah Aceh untuk pembangunan tiga rumah sakit (RS) regional dan satu rumah sakit kanker di Aceh…
BANDA ACEH – Usulan pinjaman luar negeri yang diajukan Pemerintah Aceh untuk pembangunan tiga rumah sakit (RS) regional dan satu rumah sakit kanker di Aceh menjadi isu penting untuk dibahas. Pasalnya, dana pinjaman Pemerintah Aceh dari bank asal Jerman (KfW) ini menjadi sorotan publik.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Analisis Kajian dan Advokasi rakyat (DPP Pakar) Aceh Muhammad Khaidir, S.H., melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Sabtu, 27 Agustus 2016.
Khaidir mengatakan, pihaknya sangat tidak setuju pembangunan tiga RS regional dengan pinjaman ke KfW senilai 1,9 triliun. Sebab, kata dia, saat ini penduduk miskin di Provinsi Aceh masih cukup tinggi, diperkirakan mencapai 17 persen dari total penduduk.
Kita harus sadari bahwa kebutuhan belanja masyarakat Aceh sangat tergantung kepada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau APBA. Rencana pembangunan rumah sakit regional oleh Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan ada tiga, di antaranya Aceh Barat, Langsa dan Aceh Tengah dengan kebutuhan anggaran senilai triliunan rupiah dengan menggunakan bantuan utang bank Jerman atau KfW, ujarnya.
Namun, kata Khaidir, beberapa bulan lalu terjadi simpang siur terkait hal ini antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh. Sebelumnya, kata dia, pimpinan DPRA menolak usulan pinjaman utang luar negeri, karena membebankan APBA dan Aceh tidak sanggup membayar utang tersebut secara bertahap. Belum lagi pergantian kepemimpinan gubernur yang baru.
Tapi beberapa hari kemudian DPR Aceh mempertimbangkan usulan Pemerintah Aceh melakukan pinjaman uang tersebut dengan berlatar belakang alasan di antaranya penurunan persentase suku bunga yang dari awal 2,9 menjadi 2,3 persen. Selang beberapa hari kemudian DPRA melalui pimpinan, fraksi dan komisi menerima usulan peminjaman utang dari bank Jerman (KfW) senilai 1,9 triliun untuk pembangunan tiga rumah sakit regional di Aceh, kata Khaidir.
Menurut Khaidir, sikap DPRA ini perlu dipertanyakan. Kami berharap pimpinan DPR Aceh dan para komisi tidak plin-plan dalam mengambil keputusan. Harapan kami kepada DPRA agar tidak plin-plan dalam bersikap dan jangan terkesan hanya mementingkan kebutuhan pribadi serta tidak memiliki profesionalitas kerja yang memadai, karena tidak memiliki idealisme kerja untuk rakyat, ujarnya.[] (rel)
