AMA Menilai Seringnya Mutasi Berdampak Buruk Bagi Kinerja SKPA

BANDA ACEH – Sekjen Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA), Hendra Yani menanggapi terkait mutasi kabinet SKPA yang dilakukan gubernur Aceh Doto Zaini sangat sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Yang dilantik semua kaki tangannya.

Terkait sering kali gubernur memutasi Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), diperkirakan akan berdampak buruk bagi kinerja kepala SKPA apalagi di saat pasca tahun politik.

“Perombakan kepala SKPA sarat dengan kaitan politik, padahal jelas dalam aturan ASN (Aparatur Sipil Negara) Pegawai negeri sipil harus bekerja profesional dan independen tidak boleh ada interpensi siapapun apalagi di bawah tekanan, Selain dari pada itu SKPA yang dilantik pun bukan orang yang berprofesi di bidangnya,” katanya, dalam siaran pers, Selasa 28 Juni 2016.

AMA menilai Kepala SKPA yang baru dilantik sangat memungkinkan sudah melakukan deal-deal dengan gubernur, apalagi gubernur juga mecalonkan diri lagi menjadi bakal calon Gubernur Aceh periode 2017-2022, jika ini terus terjadi mau di bawa ke mana Aceh ke depan.

“AMA menentang keputusan Gubernur Aceh yang melantik kepala SKPA yang pernah terindikasi korupsi, salah satunya seperti ibu Raihanah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Pasi Peukan Baro, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, pada tahun 2006. Saat itu ia menjabat Kepala DKP Pidie,'' pungkasnya.

Di sisi lain gubernur baru 3 hari yang lalu melakukan perombakan kabinet pada eselon II dan III, berati sudah jelas prestasi yang dibanggakan orang Aceh terhadap Doto Zaini hanya mutasi di tingkat SKPA saja.

“Kami juga menantang Doto Zaini untuk meletakkan jabatannya, bila tidak mampu membawa perubahan bagi Aceh,” kata Hendra Yani, aktivis Universitas Serambi Mekkah ini.[]