Dan, Perjuangan Kilang BBM Arun pun Kandas

PEMERINTAH memastikan dibangun dua kilang minyak baru, setelah “istirahat” dari pembangunan kilang lebih dua dekade. Dua Kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) baru akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur, dan Tuban, Jawa Timur. Tahapannya dimulai tahun 2016.  Lantas, bagaimana dengan perjuangan pembangunan Kilang BBM Arun, Lhokseumawe?

***

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan pembangunan kilang minyak.  “Ini merupakan kado akhir tahun. Kita bisa segera membangun kilang,” ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I.G.N. Wiratmaja, di Gedung Migas, Jakarta, 22 Desember 2015, seperti dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, 23 Desember 2015.

Wiratmaja menyebut Perpres ini menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan Kilang BBM melalui empat skema. Yaitu, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, penugasan dengan pembiayaan APBN, penugasan khusus kepada Pertamina, dan pembangunan oleh badan usaha swasta.

Target pembangunan dua Kilang BBM itu bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII Pemerintahan Jokowi-JK yang diumumkan beberapa hari lalu. Seketaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, dengan kebijakan ini akan ada pembangunan minimal dua proyek Kilang BBM. “Paling utama dua kilang yang disiapkan, pertama di Bontang, kedua di Tuban,” ujar Pramono Anung saat pengumuman paket kebijakan ekonomi terbaru itu, di Istana Negara, Jakarta Pusat, 21 Desember 2015, seperti dikutip detik.com.

Pramono mengatakan, pembangunan kilang sangat penting, karena saat ini total kapasitas produksi kilang minyak yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 900.000 barel per hari. “Dengan dua kilang ini, harapannya ada tambahan kapasitas 300.000 barel per hari, jadi total produksinya di atas 1 juta barel lebih,” ucapnya.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution menambahkan, pemerintah menyiapkan insentif fiskal dalam pembangunan kilang di Indonesia, yang tertuang dalam Perpres.

Menurut Darmin, selama ini yang boleh membangun kilang minyak hanya PT Pertamina (Persero) melalui penugasan dari pemerintah, atau Pertamina bekerja sama dengan pihak swasta. Namun, dengan paket kebijakan baru ini, terbuka peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi sendiri membangun kilang di Indonesia.

“Ke depan dibuka kemungkinan itu, swasta boleh investasi,” ucap Darmin, dikutip detik.com. (Baca: Paket Jilid VIII Jokowi Diumumkan, Ini Kebijakan Terkait Kilang Minyak)

Melansir katadata.co.id, 21 Desember 2015, Darmin mengatakan, selama lebih 20 tahun terakhir Indonesia tidak membangun kilang baru. Padahal, pembangunan kilang minyak merupakan program prioritas pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Menurut Darmin, ada pihak-pihak yang selalu menghambat pemerintah ketika ingin membangun kilang. Sayangnya, Darmin enggan menyebut siapa pihak yang menghambat tersebut. “Banyak orang senang kita tidak punya kilang,” ujarnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan, pembangunan infrastruktur kilang minyak kebutuhan untuk ketahanan energi nasional. Pembangunan kilang, kata dia, akan menghemat pengeluaran negara, menambah pendapatan, dan membuka lapangan pekerjaan yang luas. “Memang harganya (investasi membangun kilang) mahal. Tetapi untuk konsep ketahanan dan kemandirian energi, kilang harus dibangun,” ujar Tumiran, dikutip katadata.co.id, 11 September 2015.

Presiden Jokowi  meminta PT Pertamina memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mempercepat pembangunan kilang minyak. Saat membuka rapat kabinet terbatas, Jokowi mengatakan saat ini banyak investor yang mengantre untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Hal tersebut harus dimanfaatkan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat pembangunan kilang, serta peningkatan elektrifikasi.

“Semuanya harus dipercepat, karena saya melihat kesempatan itu sangat ada. Apalagi saat ini investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sudah mengantre,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Desember 2015, seperti dikutip bisnis.com.

Jokowi meminta jajarannya dan BUMN tidak lagi beralasan untuk menunda pembangunan kilang. “Masalah pembangunan kilang yang mungkin lebih dari 20 tahun tidak ada pembangunan kilang, kita bisa punyai pada akhir 2019, baik yang ada di Jawa maupun luar Jawa,” ujarnya.

Selama ini pemenuhan kebutuhan BBM di Indonesia tergantung dari kilang minyak di Singapura. Dari kebutuhan BBM nasional 1,6 juta barel per hari, kilang di Indonesia dimiliki Pertamina, hanya bisa mengolah dan memproduksi BBM seitar 880.000 barel per hari. Ini menunjukkan separuh dari kebutuhan BBM di Indonesia harus diimpor.

“Kita tergantung kilang di Singapura,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto, dalam acara Forum BUMN, di Jakarta, 10 Desember 2015, seperti dikutip detik.com.

Menurut Dwi Soetjipto, kebutuhan BBM di Singapura hanya 150.000 barel per hari. Namun, kata dia, Singapura memiliki kilang dengan kapasitas 1,3 juta barel per hari. Artinya, kelebihan produksi BBM di Singapura dapat dipasok ke Indonesia.

Lantaran separuh dari kebutuhan BBM mengandalkan impor, menjadi salah satu penyebab mahalnya harga BBM di Indonesia dibandingan negara tetangga. “Oh iya (mahal), karena kita mesti impor mesti biayanya menjadi mahal,” ujar Dwi Soetjipto di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Desember 2015, seperti dikutip detik.com.

***

Jika perkembangan terbaru—pernyataan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pada 21 Desember 2015—pemerintah mematok pembangunan dua kilang baru, sebelumnya pemerintah merencanakan pembangunan empat kilang minyak berkapasitas total 668.000 barel per hari dengan perkiraan nilai investasi 23,6 miliar dolar AS.

Melansir antaranews.com, berdasarkan data Kementerian ESDM diperoleh di Jakarta, 27 November 2015, menyebutkan, keempat kilang pengolahan minyak mentah menjadi BBM yang akan dibangun tersebut berlokasi di Medan (Sumatera Utara), Bontang (Kalimantan Timur), Cilacap (Jawa Tengah), dan Tuban (Jawa Timur).

Menurut data tersebut, kilang di Medan direncanakan berkapasitas pengolahan 6.000 barel minyak mentah per hari dengan operator PT Indo Kilang Prima. Kilang di Medan diperkirakan menelan investasi sekitar 200 juta dolar AS dengan sumber pasokan minyak mentah (crude) berasal dari domestik. Sesuai rencana, tahap konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) dan produksi kilang di Medan itu dilakukan pada periode 2016-2020.

Selanjutnya, kilang di Bontang direncanakan berkapasitas pengolahan 300.000 barel per hari dengan operator PT Pertamina (Persero). Perkiraan nilai investasi kilang Bontang yang “crude“-nya bersumber dari impor tersebut adalah 10 miliar dolar AS. Pada periode 2016-2020, kilang Bontang dijadwalkan memasuki tahap EPC dan kurun 2021-2025 dilanjut EPC sekaligus produksi.

Lalu, kilang di Cilacap dengan kapasitas pengolahan 62.000 barel per hari akan dibangun Pertamina. Nilai investasi kilang Cilacap diperkirakan 1,4 miliar dolar AS dengan sumber “crude” dari impor. Kilang Cilacap ditargetkan memasuki tahap produksi pada kurun 2016-2020.

Terakhir, kilang di Tuban berkapasitas 300.000 barel per hari dengan perkiraan investasi 12 miliar dolar AS. Kilang Tuban yang dibangun konsorsium Pertamina dan Saudi Aramco itu ditargetkan memasuki tahap EPC pada periode 2016-2020 dan dilanjut EPC serta produksi pada kurun 2021-2025.

“Setelah ke empat kilang itu beroperasi, kapasitas kilang minyak di Indonesia pada 2025 akan meningkat menjadi 1,837 juta barel per hari,” demikian dikutip antaranews.com.

Melansir koran-sindo.com, manajemen Pertamina memprediksi kebutuhan BBM di Indonesia mencapai 2 juta barel per hari pada 2025.

“Artinya, kalaupun pemerintah berhasil membangun empat kilang minyak baru dan meremajakan kilang minyak yang ada dengan asumsi total produksi 1,8 juta barel per hari pada 2025, tetap belum bisa mengejar kebutuhan BBM yang terus meroket,” bunyi ending Tajuk Koran Sindo “Fokus Bangun Kilang”, edisi 1 Desember 2015.

***

Dari pemberitaan berbagai media nasional pada penghujung tahun ini (November-Desember 2015) tentang rencana pembangunan kilang minyak baru di Indonesia, tampak jelas tidak ada nama “Aceh” sebagai calon lokasi salah satu Kilang BBM itu.

Nama “Aceh” terakhir muncul dalam pemberitaan tiga bulan lalu. Melansir katadata.co.id, 15 September 2015, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk pembangunan kilang minyak di empat lokasi. Dirjen Migas Kementerian ESDM, I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, kilang berkapasitas total 668 ribu barel per hari ini akan dibangun di Bontang (Kalimantan Timur), Jawa Timur, Jawa Barat, dan Aceh.

Dua atau tiga tahun lalu, “Aceh” atau “Arun (kompleks Kilang LNG Arun)” kerap menghiasi pemberitaan berbagai media baik nasional maupun lokal tentang wacana pembangunan Kilang BBM baru. Berdasaran arsip berita sejumlah media, hampir saban bulan tahun 2013 ada berita tentang wacana pembangunan Kilang BBM di lokasi eks-Kilang LNG Arun sekarang. Artinya, kala itu muncul perjuangan agar Pemerintah Pusat menetapkan Arun/Lhokseumawe sebagai salah satu lokasi Kilang BBM yang akan dibangun.

Informasi dihimpun portalsatu.com, ketika itu wacana pembangunan Kilang BBM Arun sangat gencar disuarakan Iqbal Hasan Saleh, Presiden Direktur (Presdir) PT Arun. Ia merupakan putra Aceh yang karirnya bersinar di Pertamina. Putra Hasan Saleh itu pula “darah” Aceh yang paling tinggi jabatannya di perusahaan migas nasional tersebut sebelum ia dilantik menjadi Presdir PT Arun, pertengahan 2012.

Celakanya, saat Iqbal Hasan Saleh tengah menggebu-gebu mengumpulkan dukungan berbagai kalangan di Aceh untuk memperkuat perjuangan agar Pemerintah Pusat membangun Kilang BBM Arun, ia justru dicopot dari jabatan Presdir PT Arun, dan tidak diberi jabatan apa pun lagi di Pertamina. Aneh bukan?

Iqbal yang kala itu sudah menduduki kursi Presdir PT Arun setahun lebih, dicopot persis menjelang peletakan batu pertama proyek Regasifikasi LNG Arun pada penghujung 2013. Sejak saat itu upaya-upaya memperjuangkan pembangunan Kilang BBM Arun lambat laun nyaris tak terdengar lagi.

Benarkah perjuangan itu kandas di tengah jalan lantaran tidak didukung Pemerintah Aceh atau Gubernur Zaini Abdullah? Sejauh ini portalsatu.com belum berhasil mengonfirmasi Gubernur Zaini terkait hal itu.

***

Untuk diketahui, ketika Iqbal Hasan Saleh memimpin PT Arun, ia berhasil mempresentasikan opsi pembangunan Kilang BBM Arun di hadapan Presiden SBY dan Menko Bidang Perekonomian Hatta Radjasa pada waktu berbeda. Dalam rapat terbatas dengan Presiden SBY dan sejumlah menteri, di Wisma Tamu PT Arun, 9 Juli 2013, malam, Iqbal turut mengutip kata-kata bijak, “Tikungan di sebuah jalan bukan akhir dari jalan itu, kecuali kita gagal belok”.

“LNG sudah habis, mari belok. Beloknya? Regasifikasi, terminal LPG, terminal LNG. Tapi ini semua kalau kita hitung-hitung tidak sampai 15 persen dari Arun waktu jaya. Artinya, kalau ada rumah 1.500, jangan kita kembalikan jadi hutan. Tetap kita isi oleh sarjana-sarjana Aceh, sehingga Arun ‘sabe meucahya’. Seperti yang disampaikan Pak Presiden (SBY) tadi malam, jangan sampai aset yang sudah ada tidak kita manfaatkan,” kata Iqbal saat konferensi pers, 10 Juli 2013, kurang dari 10 jam usai ia rapat dengan Presiden SBY.

Kepada Presiden SBY, Iqbal menyatakan, tempat paling strategis untuk dibangun Kilang BBM adalah di Arun lantaran berada di bibir Selat Malaka. Dibandingkan daerah lain, Arun disebut lebih dekat dengan sumber minyak mentah dari Timur Tengah

Iqbal juga menegaskan, Arun paling siap menjadi lokasi Kilang BBM.  “Kita juga sudah punya fasilitas, termasuk lahan yang tak perlu lagi pembersihan, dermaga demikian dahsyat, kedalamannya mencapai 40 meter dan fasilitas lainnya. Kalau Kilang BBM dibangun di Arun bisa hemat waktu dan biaya,” ujar Iqbal didampingi Irwan Efendi, penasehat Presdir PT Arun.

Alasan lainnya mengapa Arun pantas menjadi lokasi pembangunan Kilang BBM, menurut Iqbal, karena Aceh memiliki jasa amat besar terhadap republik ini sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. “Dan saat ini Aceh yang butuh perhatian, Aceh yang terpuruk akibat konflik berkepanjangan dan juga tsunami, sekarang butuh banyak lapangan pekerjaan, butuh pembangunan sektor ekonomi untuk bangkit kembali, salah satunya bisa diwujudkan melalui pembangunan Kilang BBM itu,” katanya.

Apabila Kilang BBM dibangun di Arun, kata Iqbal, selain menambah lapangan pekerjaan juga akan meningkatkan sektor transportasi, perhotelan sampai usaha kecil dan menengah. “Pasar Batuphat dan Lhokseumawe akan semakin ramai karena ekonomi berputar, dan banyak efek ekonomi lainnya manfaat dari kehadiran Kilang BBM,” ujar Iqbal.

Sementara itu,  Menko Perekonomian Hatta Radjasa usai mendengar presentasi Iqbal, 6 Agustus 2013, mengatakan, bukan tidak mungkin dengan adanya Kilang BBM di Arun akan tumbuh petrochemical (petrokimia) di kompleks itu.  “Karena refinery (kilang minyak) tidak berdiri sendiri. Untuk meningkatkan keekonomiannya maka pastilah akan ada industri-industri petrochemical di dalam kompleks ini,” ujar Hatta Radjasa dalam pertemuan yang terbuka untuk para wartawan.

Hatta Rajasa menegaskan, sangat layak dan memungkinkan pembangunan Kilang BBM di Arun dilihat dari geoekonomi dan geopolitik.

Dalam wawancara dengan para wartawan di Lhokseumawe, 9 Oktober 2013, Iqbal menyebut sekitar 40 juta dolar per tahun akan beredar di sekitar industri tersebut jika pembangunan Kilang BBM Arun terwujud. “Dari angka umum saja, di semua Kilang BBM yang ada, terutama yang kapasitasnya 300 ribu barel per hari seperti yang kita canangkan di Arun, itu untuk membangun kilang BBM butuh waktu tiga sampai empat tahun,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, tiga sampai empat tahun proses konstruksi Kilang BBM membutuhkan tenaga kerja sekitar 3.000 orang. “Tentunya itu bisa diserap tenaga lokal, saudara-saudara kita di Aceh,” ujarnya.

Pada saat sudah beroperasi nanti, kata Iqbal, biaya operasi Kilang BBM kapasitas 300 ribu barel per hari mencapai sekitar 100 juta dolar AS per tahun. “Sekitar 40 persen di antaranya tentu beredar di sekitar kita ini, berarti 40 juta dolar,” kata Iqbal.

Itu sebabnya, Iqbal mengajak semua pihak berpikir besar dengan jiwa besar, sehingga hasilnya pun besar untuk kemaslahatan masyarakat Aceh. “Bukan pilih yang ini atau itu, semua bisa di sini. Kita mau pilih satu yang kecil-kecil atau pilih semua. Regasifikasi (saat itu/2013, red) sedang dikerjakan, tapi itu hanya ‘nafas di ruang ICU’ asal jangan mati saja. Sambil ‘di ruang ICU’, kita kasih vitamin sampai dia gagah seperti Arun yang dulu”.

Pandangan hampir sama disampaikan Wakil Presiden Direktur PT Arun Delyuzar menjawab portalsatu.com, 6 Juni 2015. Menurut dia, pemerintah dapat memanfaatkan aset-aset eks-PT Arun untuk mengembangkan kawasan industri baru di Lhokseumawe. Managemen PT Arun, kata dia, sudah beberapa kali menyampaikan masukan menyangkut hal itu, termasuk presentasi kepada Presiden dan Menko Perekonomian terkait potensi sektor industri pascaera LNG Arun.

“Sudah lama kita sampaikan bahwa banyak aset-aset (PT Arun) yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan industri. Apalagi dulu sempat mencuat keinginan untuk melaksanakan pembangunan Kilang BBM di Aceh. Kalau itu di-follow up terus oleh pemerintah daerah, saya kira itu satu yang sangat menjanjikan untuk Aceh ke depan,” kata Delyuzar. (Baca: Pasca-LNG Arun, Kilang BBM Menjanjikan untuk Aceh?)

***

Sebelum menjadi Presdir PT Arun, Iqbal Hasan Saleh menjabat Deputi Direktur Pemasaran Pertamina. “Jiwa saya adalah jiwa pemasaran. Dulu saya jual pelumas, elpiji, BBM. Sekarang saya sadar yang harus saya jual, Kilang (LNG) Arun dijadikan Kilang BBM,” ujar Iqbal dalam konferensi pers saat masih memimpin PT Arun.

Ketika itu, Iqbal hampir setiap kesempatan mengajak semua pihak di Aceh mengawal bersama perjuangan pembangunan Kilang BBM Arun agar jangan sampai kendor. Akan tetapi, tiba-tiba ia kemudian dicopot dari jabatan Presdir PT Arun. Perjuangan Kilang BBM itu bukan kendor, melainkan kandas di tengah jalan.

“Pada saat saya dicopot dari Arun, saya haqqul yakin perjuangan Kilang BBM Arun pasti kandas, karena pencopotan saya hanya untuk membuat itu kandas. Tapi ‘antene’ kita masih rendah, tidak baca sampai ke sana,” ujar Iqbal Hasan Saleh menjawab portalsatu.com, 24 Desember 2015, terkait kandasnya perjuangan Kilang BBM Arun.

“Antene kita masih rendah” yang dimaksudkan adalah sikap pemimpin di Aceh saat ini. Artinya, Pemerintah Aceh secara tidak langsung telah “menyia-nyiakan” satu lagi peluang kebangkitan ekonomi Aceh jika tidak mendukung perjuangan pembangunan Kilang BBM Arun. (Baca: 9 Bulan Regas Arun, Apa Manfaat untuk Aceh?)

Kini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII Pemerintahan Jokowi-JK, dan Perpres mengenai percepatan pembangunan kilang minyak mulai dieksekusi.  Akan tetapi, tidak ada nama “Aceh” atau “Arun” untuk lokasi pembangunan Kilang BBM.[](idg)

+++

Tentang Aset PT ARUN:

Luas areal Kilang LNG 1.980 hektar

Fasilitas Kilang LNG

Fasilitas KIlang LPG

Condesat Stabilization Unit (Unit Stabilisasi Kondensat) yang berpotensi diubah menjadi Crude Distillation Unit (Unit Destilasi Minyak Mentah)

Lahan kosong 430 hektar

Empat LNG Storage (Tanki LNG) yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan minyak mentah kapasitas 530 ribu ribu barel per tanki

LPG Storage (Tanki LPG)

Pelabuhan LNG dan LPG

Pipa di bawah laut yang di ujungnya ada SPM (Single Point Mooring), di tempat SPM kedalaman laut 40 meter, sehingga kapal-kapal besar bisa merapat

Dalam kolam ada tiga dermaga; dua untuk LNG, satu LPG, kedalamannya 14 meter

Pembangkit listrik (gas turbin), WTP, water reservoir, dll.

Kompleks perumahan luas tanah 610 hektar, 1.155 rumah, terpakai saat ini 300 rumah

Fasilitas 23 cabang olahraga, termasuk stadion (lapangan sepakbola), dan lapangan golf 18 half (satu-satunya di Aceh)

Gedung sekolah TK sampai SMA

Gedung perkantoran

Gedung pertemuan; Gedung Serba Guna dan Wisma Tamu

Rumah sakit

Supermarket dan bank

Helipad (lapangan helikopter)

*Sumber: Diolah dari bahan/materi presentasi Presiden Direktur PT Arun Iqbal Hasan Saleh saat kunjungan Menko Perekonomian Hatta Radjasa ke Lhokseumawe, 6 Agustus 2013.