100 Tahun Dampak Deklarasi Balfour di Palestina

JAKARTA – Kedutaan Besar (Kedubes) Palestina untuk Indonesia mengatakan warga Palestina merasakan penderitaan sejak Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada satu abad yang lalu.

Kuasa Usaha Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia Taher Ibrahim Abdallah Hamad menyebut deklrasi yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Arthur James Balfour kala itu sebagai gerbang masuknya Israel ke Palestina.

“Jika terjadi penindasan di wilayah Indocina, Inggris pasti melakukan protes. Tapi itu tak terjadi terhadap Palestina, padahal mereka adalah pelaku utamanya,” kata Taher di Jakarta, Kamis.

Dia menilai, Inggris melanggar HAM saat mereka melegitimasi masuknya gelombang eksodus warga Israel ke Palestina. Kejadian itu, diharapkan Taher, masih diingat oleh dunia internasional dan bergerak untuk membantu Palestina.

“Inggris harus meminta maaf kepada Palestina,” ujar dia.

Deklarasi Balfour adalah sebuah surat yang diterbitkan pada tahun 1917 oleh Menteri Balfour kepada Walter Rothschild, anak kedua pemimpin komunitas Yahudi Inggris Baron Rothschil.

Dalam surat itu, Balfour menyatakan pemerintah Inggris mendukung gagasan menciptakan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina yang saat itu didiami 700 ribu warga Arab.

Tuntutan permintaan maaf dari Inggris tidak hanya dilontarkan oleh perwakilan kementerian Palestina, namun sejumlah organisasi pro-Palestina di Indonesia juga menuntut hal yang sama.

Dalam pernyataan sikapnya di Kedutaan Besar Palestina, Indonesia Consortium for Liberation of Aqsa (ICLA) mengecam Perdana Menteri Inggris Theresa May yang mendukung Israel.

“Deklarasi Balfour harus digugat karena telah dieksploitasi Zionis untuk menjajah Palestina. Akibatnya bangsa Palestina hingga kini masih menderita,” kata aktivis ICLA, Nur Ikhwan.

Pada tahun 2013, kata dia, 220 delegasi dari berbagai negara sebenarnya telah menandatangani memorandum yang menuntut Inggris minta maaf. Namun, Inggris menolak meminta maaf kepada rakyat Palestina.

Selain itu, pada pertengahan 2017, dalam sebuah petisi online yang ditandatangani 12ribu warganet juga mendesak Inggris meminta maaf.

“Namun lagi-lagi Inggris menolak meminta maaf,” kata relawan Indonesia yang pernah tinggal di Gaza ini.

Situasi HAM yang buruk

Mantan Pelapor Khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai situasi HAM di Palestina Makarim Wibisono menceritakan kehidupan warga Palestina sangat buruk.

Penguasa Israel, kata dia, selalu membatasi warga Palestina untuk beribadah di Masjid al-Aqsa. Israel berdalih gelombang warga Palestina dapat merusak kuil Yahudi yang berada di bawah al-Aqsa.

“Di wilayah Hebron, akses rakyat Palestina penuh dengan check point,” ujar dia.

Tidak hanya itu, Israel juga melarang warga Palestina di Ramallah untuk bersekolah.

Pembatasan ibadah, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan lainnya membuat warga Palestina melakukan perlawanan.

“Orang kalau dizalimi tentu akan bereaksi,” ujar dia.

Menilik sejarah Deklarasi Balfour, Makarim menyebut, hal itu tidak lepas dari hutang budi Inggris kepada para bankir Yahudi saat perang dunia pertama.

Saat itu, kelompok Yahudi memberikan bantuan persenjataan kepada Inggris untuk mengalahkan Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah di Turki.

“Sebagai imbalannya, Inggris memberikan Palestina kepada kelompok Yahudi,” kata dia.

Dengan kondisi Palestina yang kehilangan HAM, Makarim berharap Indonesia dapat aktif dalam membangun kedamaian untuk menghentikan kekerasan tentara Israel.

Selain itu, dia juga berharap, Indonesia aktif mencari jalan untuk menghentikan korban penduduk sipil, terutama anak-anak di daerah pendudukan Israel di Palestina.

“Perlu dipikirkan bisakah diusahakan adanya safe heaven yang dilindungi pasukan internasional,” kata dia.

Lebih dari itu, Makarim meminta dunia internasional fokus kepada hak-hak penduduk di Yerusalem Timur.

“Sudah ekonomi sulit, Israel pun memberlakukan pajak yang tinggi kepada orang Palestina,” ujar dia.[]Sumber:anadolu agency